Desil 8–10 Didominasi Warga Miskin, Keuchik Lebih Tahu Kondisi Nyata

Bireuen — Suararakyat-news.com l  Kebijakan pengelompokan Desil 8 hingga 10 kini menuai sorotan keras karena dinilai tidak hanya keliru, tetapi juga berpotensi menyesatkan arah kebijakan publik. Di tengah realitas ekonomi masyarakat yang semakin terhimpit, banyak warga justru dilabeli “mampu”, memicu protes dari desa-desa yang menilai pemerintah gagal membaca kondisi nyata di lapangan.

Ketua Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Kabupaten Bireuen, Bahrul Fazal, SH, menegaskan bahwa realitas di lapangan bertolak belakang dengan klasifikasi yang digunakan. Ia menyebut, mayoritas warga yang dimasukkan ke dalam Desil 8 sampai 10 masih hidup dalam tekanan ekonomi dan belum layak dikategorikan sebagai masyarakat mampu.

“Ini bukan lagi soal perbedaan pandangan, ini soal fakta. Di lapangan, Desil 8 sampai 10 itu didominasi warga miskin. Keuchik lebih tahu karena mereka hidup bersama masyarakat setiap hari,” tegasnya.

Ia menilai, penggunaan indikator yang tidak tepat telah melahirkan kesimpulan yang keliru. Kepemilikan rumah bantuan, kendaraan dari hasil kredit, hingga aktivitas rekening dijadikan dasar penilaian tanpa mempertimbangkan kondisi ekonomi riil.

“Rumah bantuan dianggap aset, motor kredit dianggap tanda mampu. Ini cara menilai yang tidak masuk akal. Rakyat yang sedang berjuang justru diposisikan seolah-olah sudah sejahtera,” ujarnya.

Bahrul juga menyoroti kondisi ekonomi masyarakat yang kian terhimpit. Daya beli yang melemah, kenaikan harga kebutuhan pokok, biaya pendidikan, serta tagihan listrik membuat banyak keluarga tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar secara layak.

“Sekarang ini, satu hari kerja tidak cukup untuk menutup kebutuhan satu hari. Ini fakta yang dirasakan semua orang di desa, bukan asumsi,” katanya.

Ia memperingatkan, jika kebijakan seperti ini terus dipaksakan tanpa koreksi, dampaknya akan sangat serius. Masyarakat berpotensi kehilangan akses terhadap layanan kesehatan hanya karena dikategorikan “mampu” secara administratif.

“Jangan sampai rakyat dipaksa memilih antara makan atau berobat. Kalau itu terjadi, maka kebijakan ini sudah tidak punya rasa keadilan,” tegasnya.

Lebih lanjut, ia mengungkapkan bahwa banyak keluarga muda di desa masih tinggal bersama orang tua dan memiliki beban kredit untuk bertahan hidup atau membangun usaha kecil. Kondisi ini, menurutnya, justru menunjukkan kerentanan ekonomi, bukan kemapanan.

“Punya kredit itu bukan tanda kaya, itu tanda mereka sedang bertahan. Tapi justru dijadikan alasan untuk memasukkan mereka ke kategori mampu. Ini terbalik,” ujarnya.

Ia juga menyinggung praktik penggunaan rekening oleh pihak lain yang menyebabkan seseorang terlihat memiliki kemampuan ekonomi lebih tinggi dari kondisi sebenarnya.

“Ada rekening dipinjamkan, ada uang masuk dari luar negeri, lalu langsung dianggap mampu. Ini jelas cara membaca data yang keliru dan berbahaya,” tambahnya.

Terkait alasan efisiensi anggaran, Bahrul menegaskan bahwa pemerintah tidak boleh menjadikan rakyat sebagai objek pengorbanan. Menurutnya, masih banyak pos anggaran lain yang tidak berdampak langsung pada masyarakat yang seharusnya lebih dahulu dievaluasi.

“Kalau efisiensi, jangan hak dasar rakyat yang dipangkas. Banyak anggaran lain yang bisa dikurangi. Jangan bebankan ke masyarakat kecil,” tegasnya.

Ia juga menegaskan bahwa kritik ini bukan suara individu, melainkan representasi dari aspirasi luas perangkat desa di Kabupaten Bireuen yang merasakan langsung dampak kebijakan tersebut.

“Ini suara dari bawah, dari desa. Pemerintah harus dengar, jangan abaikan,” katanya.

Bahrul mendesak Pemerintah Aceh dan DPR Aceh untuk segera menghentikan pendekatan sepihak dalam pengambilan kebijakan serta membuka ruang musyawarah dengan melibatkan para keuchik sebagai representasi masyarakat.

“Jangan putuskan dari atas tanpa mendengar bawah. Ini harus dimusyawarahkan. Ini menyangkut hidup orang banyak,” tegasnya.

Di akhir pernyataannya, ia mengingatkan bahwa kebijakan yang tidak berpijak pada realitas hanya akan memperlemah kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.“Kalau fakta di lapangan terus diabaikan, maka yang hilang bukan hanya kepercayaan, tapi juga keadilan. Ini harus segera diperbaiki,” pungkasnya,(*)

Facebook

Twitter

Telegram

WhatsApp

Postingan Lama

Postingan Lebih Baru