Jejak Bencana Memudar, APDESI Bireuen Andalkan Keuchik dan Perangkat Desa Kawal Pendataan Tahap II

BIREUEN — Suararakyatnews.com l Memasuki lima bulan pascabencana, jejak kerusakan akibat banjir dan longsor di berbagai wilayah Kabupaten Bireuen mulai memudar, Lumpur yang sebelumnya menutup permukiman warga kini sebagian besar telah dibersihkan, Namun di balik itu, tantangan baru muncul: memastikan data korban tetap akurat di tengah kondisi lapangan yang sudah berubah.

Menyikapi hal tersebut, Dewan Pimpinan Cabang Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Kabupaten Bireuen menegaskan bahwa peran keuchik dan perangkat desa menjadi sangat krusial dalam mengawal pendataan rumah rusak tahap kedua.

Ketua APDESI Bireuen, Bahrul Fazal, SH, menyampaikan bahwa dalam situasi saat ini, tim pendataan tidak bisa hanya mengandalkan pengamatan langsung di lapangan.

“Jejak bencana sudah banyak yang hilang. Karena itu, tim pendataan sangat bergantung pada keterangan keuchik dan perangkat desa yang mengetahui kondisi awal saat bencana terjadi,” ujar Bahrul.

Ia menegaskan, seluruh aparatur desa harus turun total mendampingi tim enumerator, memastikan setiap rumah yang terdampak benar-benar terdata dengan tepat dan tidak ada yang terlewat.

Dalam pelaksanaannya, pendataan tahap kedua ini mendapat dukungan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang difasilitasi oleh Pemerintah Kabupaten Bireuen.

Sebanyak 212 tim enumerator telah disiapkan untuk melakukan verifikasi ulang terhadap dampak bencana di seluruh wilayah terdampak.

Tak tanggung-tanggung, sebanyak 26.741 unit rumah akan diverifikasi ulang secara menyeluruh, terlebih dengan adanya kriteria baru dari pemerintah pusat yang membuka peluang lebih luas bagi masyarakat untuk masuk sebagai penerima bantuan.

Bupati Bireuen, H. Mukhlis, ST, sebelumnya menegaskan bahwa pendataan ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah untuk memastikan keadilan bagi seluruh korban.

Namun, APDESI Bireuen mengingatkan bahwa keberhasilan program ini sangat bergantung pada keterlibatan aktif aparatur desa.

“Kami tidak ingin ada lagi bantuan salah sasaran. Keuchik dan perangkat desa harus memastikan data benar-benar sesuai fakta. Ini soal keadilan bagi masyarakat,” tegas Bahrul.

Selain itu, APDESI juga mendorong agar seluruh data TMK (Tidak Masuk Kategori) pada tahap sebelumnya dapat ditinjau ulang, serta warga yang sempat terlewat bisa diakomodir dalam pendataan tahap kedua ini.

“Harapan kita jelas, semua persoalan data diselesaikan di tahap dua. Jangan sampai ada lagi tahap tiga. Ini harus tuntas,” katanya.

Bahrul juga mengingatkan, jika ditemukan kendala di lapangan, keuchik dan perangkat desa diminta segera berkoordinasi dengan camat serta Ketua APDESI di tingkat kecamatan masing-masing agar persoalan dapat ditangani dengan cepat.

Masyarakat pun diminta untuk bersikap terbuka dan memberikan informasi yang jujur saat proses pendataan berlangsung. Hasil verifikasi nantinya akan ditandatangani oleh pemilik rumah dan keuchik sebagai bentuk transparansi.

Di tengah waktu yang terus berjalan dan jejak bencana yang semakin samar, satu hal tetap menjadi pegangan: data harus tetap akurat, agar bantuan benar-benar sampai kepada yang berhak.(*)

Via Abdesi