Pemerintah Aceh
APDESI: Pernyataan “Rampok” Ketua DPRA Masih Terlalu Lembut
BANDA ACEH — Polemik pemotongan anggaran Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) terus menuai reaksi dari berbagai kalangan. Kali ini, sorotan datang dari Wakil Ketua Dewan Pimpinan Cabang APDESI Kabupaten Bireuen, Keuchik Khairi.
Keuchik Khairi menilai, pernyataan Ketua DPRA yang menyebut adanya “perampokan” terhadap dana JKA justru masih tergolong lembut jika dibandingkan dengan kondisi yang dirasakan masyarakat saat ini.
Menurutnya, realitas di lapangan menunjukkan bahwa dampak pemotongan JKA melalui kebijakan pemerintah Aceh telah menekan masyarakat, khususnya kalangan bawah yang sangat bergantung pada jaminan kesehatan tersebut.
“Kalau melihat kondisi masyarakat hari ini, istilah ‘rampok’ itu masih terlalu lembut. Yang dirasakan rakyat jauh lebih berat, karena ini menyangkut hak dasar mereka untuk mendapatkan layanan kesehatan,” ujar Keuchik Khairi.
Ia juga menyoroti bahwa masih banyak pos anggaran lain yang dinilai tidak rasional dan seharusnya bisa dievaluasi atau dialihkan untuk mempertahankan JKA. Menurutnya, kebijakan memangkas jaminan kesehatan di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang sulit justru memperlihatkan prioritas yang keliru.
“Masih banyak pos anggaran yang tidak rasional yang bisa dikurangi. Tapi yang dipangkas justru sektor paling mendasar bagi rakyat. Ini menimbulkan tanda tanya besar,” katanya.
Lebih lanjut, Keuchik Khairi menilai mekanisme pemotongan anggaran JKA juga terkesan janggal dan tidak sensitif terhadap kondisi masyarakat.
“Cara pemotongannya pun terasa janggal, seolah-olah pemerintah Aceh sedang mempertontonkan sesuatu yang tidak wajar di saat ekonomi masyarakat sedang sekarat. Ini bukan hanya soal kebijakan, tapi soal empati,” tegasnya.
Ia menegaskan bahwa persoalan ini tidak bisa dipersempit hanya pada polemik diksi atau pernyataan semata. Substansi yang lebih penting, kata dia, adalah bagaimana kebijakan tersebut berdampak langsung pada kehidupan masyarakat.
APDESI, lanjutnya, berdiri di garis terdepan bersama masyarakat desa yang merasakan secara nyata konsekuensi dari pemotongan anggaran JKA. Ia meminta pemerintah untuk lebih peka dan responsif terhadap kondisi tersebut.
“Jangan hanya sibuk memperdebatkan kata-kata. Yang lebih penting adalah memastikan masyarakat tetap mendapatkan hak kesehatannya tanpa pengurangan,” ujarnya.
Keuchik Khairi juga mengingatkan bahwa setiap kebijakan publik, terlebih yang menyangkut layanan dasar seperti kesehatan, harus berorientasi pada perlindungan rakyat.
“Ketika jaminan kesehatan dipangkas, yang dipertaruhkan bukan hanya angka dalam anggaran, tapi keselamatan dan masa depan masyarakat Aceh,” pungkasnya.(*)
Via
Pemerintah Aceh
Post a Comment