Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Tentang Peraturan Perpajakan Masih Buram

MAHASISWI FAKULTAS HUKUM UNIKI SEMISTER EMPAT

OPINI: INDY CHARAINA

Suararakyat-news.com l Bireuen -Kepatuhan wajib pajak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) terhadap peraturan perpajakan di Indonesia masih menjadi tantangan yang cukup signifikan, Meskipun UMKM memiliki peran strategis dalam perekonomian nasional, tingkat kepatuhan pajaknya belum sepenuhnya optimal.

Hal ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik dari sisi internal wajib pajak maupun dari sistem perpajakan itu sendiri.

Dari sudut pandang saya, kepatuhan UMKM cenderung bersifat “compliance karena kondisi” (enforced compliance), bukan “kesadaran penuh” (voluntary compliance).

Artinya, banyak pelaku UMKM yang patuh hanya ketika ada pengawasan atau ancaman sanksi, bukan karena kesadaran akan pentingnya pajak. Rendahnya literasi perpajakan menjadi penyebab utama. Banyak pelaku UMKM belum memahami kewajiban seperti pendaftaran NPWP, perhitungan pajak, hingga pelaporan SPT.

Selain itu, faktor administratif juga menjadi kendala.

Walaupun pemerintah telah menyederhanakan sistem melalui pajak final UMKM, masih banyak pelaku usaha yang merasa prosesnya rumit, terutama bagi yang belum terbiasa dengan sistem digital. Di sisi lain, kepercayaan terhadap pemerintah juga mempengaruhi kepatuhan—jika wajib pajak merasa pajak tidak dikelola dengan baik, maka motivasi untuk patuh cenderung menurun.

Namun demikian, kebijakan pemerintah dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan arah yang positif. Penetapan tarif pajak final yang rendah bagi UMKM merupakan langkah strategis untuk mendorong kepatuhan. Selain itu, digitalisasi layanan pajak juga membantu mempermudah akses dan administrasi.

Dasar Hukum Terkait Pajak UMKM

Beberapa peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum kewajiban pajak UMKM antara lain:

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP)

→ Mengatur kewajiban umum wajib pajak seperti pendaftaran, pembayaran, dan pelaporan pajak.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008

→ Mengatur pajak penghasilan, termasuk bagi pelaku usaha.

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018

→ Mengatur tarif pajak final sebesar 0,5% dari omzet bagi UMKM dengan peredaran bruto tertentu.

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) terkait pelaksanaan pajak UMKM

→ Mengatur lebih rinci tata cara pembayaran dan pelaporan pajak UMKM.

Contoh Kasus Kepatuhan dan Ketidakpatuhan UMKM

1. Contoh Wajib Pajak UMKM yang Patuh

Seorang pelaku UMKM memiliki usaha kuliner dengan omzet Rp200 juta per tahun. Ia telah:

Mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP Menghitung pajak sesuai tarif 0,5% dari omzet (Rp1 juta/tahun)

Membayar pajak setiap bulan

Melaporkan SPT Tahunan tepat waktu,

Kesimpulan Kepatuhan wajib pajak UMKM terhadap peraturan perpajakan di Indonesia masih belum optimal dan dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti rendahnya pemahaman perpajakan, kendala administrasi, serta tingkat kesadaran dan kepercayaan terhadap pemerintah.

Meskipun demikian, upaya pemerintah melalui penyederhanaan tarif pajak dan digitalisasi layanan telah memberikan dampak positif dalam mendorong kepatuhan.

Secara umum, kepatuhan UMKM masih cenderung bersifat formal dan belum sepenuhnya didasarkan pada kesadaran sukarela. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang seimbang antara penegakan hukum dan edukasi yang berkelanjutan. Dengan meningkatnya literasi perpajakan, kemudahan sistem, serta kesadaran bahwa pajak merupakan kontribusi bagi pembangunan, diharapkan kepatuhan wajib pajak UMKM dapat terus meningkat secara signifikan.(Admin)

Facebook

Twitter

Telegram

WhatsApp

Postingan Lama

Postingan Lebih Baru